Gudang Berita77 - Revisi UU KPK memperoleh kritik keras dari umum. Satu diantaranya dari dari Pemuda Muhammadiyah. Menghindar revisi UU KPK betul-betul dikerjakan, Presiden Jokowi mesti berani berlaku tegas menampik revisi UU KPK.
" Walau sebenarnya apabila benar Pemerintah atau Presiden tak sepakat dengan revisi UU itu, ya presiden tinggal katakan tak sepakat, UU itu tentu tidak jadi direvisi, " kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Rabu (3/2/2016).
Dahnil menilainya, presiden harusnya memahami bila dramatologi revisi UU KPK sudah banyak mengambil alih daya banyak pihak.
" Untuk saya jelas tiga poin paling utama revisi UU KPK mempunyai kecenderungan melemahkan KPK yaitu ; ada Dewan pengawas, KPK dapat lakukan SP3, Peyadapan mesti izin. Ditambah lagi tak ada argumen menekan untuk membuat revisi UU KPK ini sekarang ini. Umum jelas menampik revisi ini, Lucu-nya DPR tetaplah ngotot, " papar dia.
Menurut dia juga, revisi UU KPK ini tak dapat dipandang satu segi saja yaitu inisiasi DPR, usulan revisi ini yaitu kerja berjamaah pemerintah serta DPR.
" Bedanya DPR mendorong revisi yang memiliki nuansa melemahkan itu dengan " Jahr (jelas, bertemura Keras) Sedang Pemerintah dengan " Sirr (dengan Nada pelan) dengan kata lain pura-pura tidak ngusulin, " tegas dia.
" Jadi sepanjang presiden atau pemerintah tak bertemura jelas menampik revisi ya terang agenda pelemahan KPK lewat revisi UU KPK memanglah dikerjakan dengan cara berjamaah, " tutup dia.
