Gudang Berita77 - Bila kajian lagi dari Kementerian Pemuda serta Berolahraga (Kemenpora) masalah MotoGP mulus, jalan untuk bangun sirkuit serta skema pembiayaan belum pasti turut lancar. Sebab, pemerintah cuma dapat menolong membayarkan moment fee MotoGP. Selebihnya dibebankan pada pihak swasta.
Untuk mengadakan MotoGP, terkecuali bikin sirkuit baru, Indonesia harus juga membayar moment fee ke Dorna Sport --selaku promotor-- sebesar 23, 4 juta euro (seputar Rp 352, 9 miliar).
Jumlah itu yaitu cost yang diperlukan untuk mengadakan moment sepanjang tiga musim. Rinciannya yaitu 7 juta euro untuk th. 2017, 8 juta euro untuk 2018, serta 8, 4 juta euro untuk 2019. Dana tersebut yang bakal dibantu negara, bila kajian lagi dari Kemenpora mengenai MotoGP dikabulkan di rapat koordinasi tingkat Kementerian.
Terlebih dulu, Menteri Koordinator Bagian Pembangunan Manusia serta Kebudayaan, Puan Maharani, memohon supaya penyelenggaraan MotoGP di Indonesia dikaji lagi. Puan mengemukakan gagasannya itu pada rapat yang berjalan di kantor PMK, Jumat (29/1/2016). Terkecuali perwakilan Kemenpora, ada juga Kementerian Pariwisata, Kementerian PU serta Pera, Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI), serta Kementerian Keuangan.
" Rapat tadi memanglah terkecuali memohon untuk dikaji lagi, usaha jenis pembiayaannya diusahakan janganlah sangat membebani biaya pemerintah. Kalau MotoGP di gelar, hal yang dikerjakan pemerintah paling optimal mebantu pembiayaan untuk moment fee, sebesar 23, 4 juta euro yang dibayarkan dengan cara bertahap sepanjang tiga th., 2017-2019, " kata Gatot, Deputi V Bagian Harmonisasi serta Kemitraan Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, Jumat (29/1/2016).
" Itu juga dengan catatan mesti terang apa benefit-nya untuk Indonesia untuk keluarkan biaya sebesar itu, " lanjutnya.
Gatot memberikan, bila MotoGP jadi di gelar, terbuka peluang bukanlah Kemenpora yang bakal menggantikan penyelenggaraan, tetapi Kementerian Pariwisata. Itu bergantung dari hasil kajian yang bakal dikerjakan oleh pihak Kemenpora.
Disamping itu, Ketua Ikatan Motorsport Indonesia (IMI), Sadikin Aksa, menyebutkan 100 % dukungannya pada pemerintah, meski belum ada ketentuan yang konkret berkaitan penyelenggaraan MotoGP.
" Bagaimanakah juga ketentuan pemerintah, kami sebagai regulator balapan tetaplah mensupport 100 %. Jadi terserah pemerintah saja. Kami ini 'kan cuma mediator serta fasilitator tehnis, " kata Sadikin saat dihubungi terpisah.
Ketua Ferrari Club Indonesia ini dapat optimistis pada pemerintah, walau kondisi Indonesia waktu tengah banyak gawean seperti Asian Games 2018, TAFISA World Games Oktober 2016, serta sebagian aktivitas yang lain. " Kembali pada pemerintah yang mengambil keputusan. Harusnya sih dapat. Bila pemerintah katakan dapat, jadi dapat, " ujarnya.
